Jajaran Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengikuti pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual pada Selasa (14/1). Dalam acara yang sama, dilakukan pula pencanangan Zona Integritas (ZI) untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang bersih, transparan, dan bebas dari korupsi.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, memimpin pelantikan 83 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang berlangsung di Aula Yusuf Adiwinata, Lantai 12, Ex. Gedung Sentra Mulia. Salah satu pejabat yang dilantik adalah Bapak Victor Manurung, S.H., M.M., sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bengkulu. Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor: M.IP-26.SA.03.03 dan Nomor: M.IP-27.SA.03.03 Tahun 2025.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Agus Andrianto juga mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Acara ini turut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kinerja oleh para pejabat di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
“Waktu terus berjalan. Buat strategi untuk langkah percepatan dalam melaksanakan indikator kinerja agar mendapatkan realisasi capaian kinerja yang terbaik, sesuai dengan target yang telah ditentukan,” tegas Agus dalam arahannya.
Seluruh pejabat tinggi madya dan pratama yang hadir juga mendapatkan pengarahan langsung dari Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Mokhammad Najih; Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto; dan Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ketiga narasumber memberikan panduan strategis untuk mempercepat implementasi reformasi birokrasi di setiap lini pelayanan publik.
Kegiatan ini diharapkan menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen dalam meningkatkan kualitas kinerja birokrasi. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, khususnya di sektor imigrasi dan pemasyarakatan, akan semakin meningkat.
Pelantikan ini mencerminkan keseriusan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam membangun birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan melayani, serta menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari praktik korupsi.
