Hari Pahlawan diperingati untuk mengenang jasa para pahlawan serta tragedi pada 10 November 1945 di Surabaya. Pada saat itu terjadi pertempuran besar di Surabaya antara pihak tentara Indonesia dan pasukan Inggris. Peringatan Hari Pahlawan ini juga untuk menghormati kontribusi besar para pahlawan dalam memperjuangkan dan mempertahankan nilai-nilai serta identitas bangsa.

Pada hari ini tanggal 10 November 2023, Seluruh Pejabat Struktural dan pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Halaman Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan Hari Pahlawan ke -78 yang pada tahun ini mengusung tema “SEMANGAT PAHLAWAN UNTUK MASA DEPAN BANGSA DALAM MEMERANGI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN”.
Para Pahlawan telah mengajarkan kepada kita bahwa kita bukan bangsa pecundang. Kita tidak akan pernah rela untuk bersimpuh dan menyerah kalah. Sebesar apapun ancaman dan tantangan akan kita hadapi. Dengan tangan mengepal dan dada menggelora.

Selasa, 7 November 2023.

1. BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) : R.M Ival Kusuma, S.ST., M.H. (Sandiman Ahli Muda) dengan pembahasan Materi Peran Penting APIP dalam Melaksanakan Audit Keamanan dan Aplikasi untuk Mengawal SPBE dalam Rangka Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas
2. BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) : Dra. Andrari Grahitandaru, M.Sc. (Perekayasa Ahli Utama TIK/Auditor Teknologi Utama) dengan Pembahasan Materi Peran APIP dalam Melaksanakan Audit Aplikasi dan Audit Infrastruktur untuk Mengawal SPBE dalam rangka Wujudkan Pelayanan Publik yang berkualitas.

3. BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ) Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum/Auditor Madya yang Melaksanakan Audit SPBE dengan pembahasan Materi Peran APIP dalam MElaksanakan Audit Internal SPBE dalam Rangka Wujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas

4. Kapusdatin SETJEN Kemenkumham (Kepala Pusat data dan Komunikasi Informasi Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI) : Rifqi Adrian Kriswanto dengan pembahasan Materi Peran Tim Assesor dan Rencana Pembangunan SPBE Kementerian Hukum dan HAM.

5. Inspektur Wilayah IV ITJEN Kemenkumham : Bapak Ir. RAZILU, M.Si dengan pembahasan Materi Peran APIP dalam Pengawasan SPBE dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Direktorat Jenderal Imigrasi resmi menetapkan Paspor RI dengan masa berlaku paling lama 10 (sepuluh) tahun dilaksanakan mulai Rabu, 12 Oktober 2022. Penerapan masa berlaku paspor yang baru ini didasarkan pada Pasal 2A Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 tahun 2022 yang diundangkan di Jakarta pada Kamis, 29 September 2022.

“Alhamdulillah kebijakan paspor dengan masa berlaku 10 tahun sudah dapat diimplementasikan mulai 12 Oktober 2022. Kami mohon dukungan dan saran selama masa transisi tersebut agar Imigrasi dapat memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat,” tutur Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana pada Selasa (11/10/2022).

Sementara itu, saat ini aturan mengenai biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) paspor sedang dalam pembahasan dengan melibatkan stakeholder terkait. Masyarakat masih akan membayar biaya yang sama dengan sebelumnya, yaitu Rp 350.000,- untuk paspor biasa nonelektronik dan Rp 650.000,- untuk paspor biasa elektronik. Biaya permohonan paspor ini berlaku hingga peraturan berikutnya diterbitkan kemudian.

“Masa berlaku paspor 10 tahun tidak berlaku terhadap paspor yang terbit sebelum tanggal diimplementasikannya Permenkumham 18/2022,” tuturnya.

Perlu diketahui bahwa dalam Pasal 2A ayat (2) Permenkumham 18/2022 disebutkan, paspor biasa (elektronik dan nonelektronik) dengan masa berlaku paling lama 10 tahun hanya diberikan kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah. Selain kategori tersebut, paspor diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Khusus bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG), masa berlaku paspor juga akan menyesuaikan dengan jangka waktu hingga sang anak diwajibkan memilih kewarganegaraannya. Sebagai contoh, apabila usia ABG adalah 18 (delapan belas) tahun saat penggantian paspor, maka masa berlaku paspor menjadi 3 (tiga) tahun atau hingga Ia menginjak usia 21 (dua puluh satu) tahun. Usia tersebut merupakan batas maksimal ABG untuk menentukan kewarganegaraannya.

Sebelumnya, Ditjen Imigrasi beserta Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham beserta Unit Pelaksana Teknis Imigrasi se-Indonesia menggelar rapat koordinasi pelaksanaan masa berlaku

paspor 10 tahun pada Senin (10/10/2022). Pertemuan virtual itu juga dihadiri oleh pejabat imigrasi/pejabat lain yang ditunjuk pada Perwakilan RI di luar negeri.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2022 merupakan perubahan dari Permenkumham Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor.

Sumber : Imigrasi.go.id

Sekitar 1800 pemain dan ofisial asal 24 negara yang akan berlaga di piala dunia Under 17 (U-17) bisa masuk ke Indonesia menggunakan Visa Olahraga (Sport Visa).
Visa Olahraga merupakan kategori visa kunjungan satu kali perjalanan untuk tinggal di Indonesia selama 60 hari dan dapat diperpanjang. Skema visa tersebut telah disederhanakan dari versi sebelumnya dengan peruntukan yang sama.
“Pemain asing dan tim ofisialnya cukup melampirkan rekomendasi dari organisasi olahraga. Persyaratannya lebih sederhana, sebagaimana yang diatur dalam PP 40 tahun 2023 dan Permenkumham 22 tahun 2023. Jadi bisa langsung diberikan visa tanpa syarat keterangan pengalaman kerja, Surat Keterangan Kelakuan Baik dari kepolisian negara asal," ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim.
Visa Olahraga bagi tim ofisial dan atlet bisa diajukan melalui evisa.imigrasi.go.id sejak 28 september 2023.

Simak selengkpanya di www.imigrasi.go.id